KAMIPARHO.ORG, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (DPP FSB KAMIPARHO) nyatakan menolak keras program pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Ketua Umum DPP FSB KAMIPARHO, Supardi merespon polemik program pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera), dimana pekerja swasta turut diwajibkan untuk ikut menjadi peserta.
“Secara akal sehat, kami menyatakan menolak keras atas program Tapera ini. Namanya tabungan tetapi mengapa diwajibkan, itu konyol. Kalau dari segi pringsip saja sudah salah, apalagi nanti implementasinya bakal ruwet.” kata Supardi ketika ditemui dikantor Cipinang Muara, Kamis (30/05/2024).
Tapera lahir pada 2016 melalui UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Sebelumnya, hanya PNS yang diwajibkan menjadi peserta program ini, tetapi kali ini pekerja swasta dan mandiri ikut dilibatkan.
Peraturan yang baru, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera, pemerintah menetapkan iuran sebesar 3 persen yang dibayarkan secara gotong royong yakni 2,5 persen oleh pekerja dan 0,5 persen oleh pemberi kerja.
Pasal 7 merinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta yaitu tidak hanya abdi negara dan pegawai BUMN, tetapi termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.
“Kami pekerja dan pengusaha sudah mempunyai iuran tersendiri untuk program BPJS Ketenegakerjaan, disana ada manfaat untuk peruntukan peruamahan, untuk renovasi dan DP peruamahan peserta bisa mengambil 30 % dari Saldo JHT. Dan terbaru ada program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk peserta degan syarat dan ketentuan berlaku.” jelas Supardi.
Supardi menegaskan bahwa dengan asas gotong royong atau subsudi silang itu merupakan hal yang bagus, Namun demikian itu adalah tanggung jawab pemerintah seutuhnya sesuai amanah UU D 45.
“Jangan menambah beban buruh dengan tumpang tindih aturan tanpa manfaat yang jelas. Kami jelas menolaknya. Untuk itu, mewakili FSB KAMIPARHO kami menyatakan menolak dengan tegas Tapera ini. Dan kami tak segan jika tuntutan kami tidak didengar, maka buruh akan turun kejalan.” tegasnya.
(RED/Handi)




