Kamiparho.org-Jakarta, Polemik persoalan tata cara pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) pasca diterbitkanya Permenaker Nomor 02 tahun 2022 menuai banyak kritik dan kecaman. Pasalnya buruh merasa keberatan dan merasa dirugikan atas aturan baru tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berdalih justru dengan aturan baru tersebut, itu adalah jaminan jangka panjang untuk hari tua, sehingga bagi perserta JHT saat mereka pensiun akan mendapatkan jaminan sosialnya.
Permenaker No 02 Tahun 2022 mengatur terkait tata cara pembayaran manfaat program JHT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) peserta usia 56 tahun, dimana kalangan buruh merespon tajam akan aturan tersebut. Bahkan, berdasarkan pantauan kamiparho.org dari change.org, Minggu (13/02/2022), saat ini tercatat sudah 276.506 telah menandatanganinya.

Supardi, S.H M.H, selaku Ketua Umum FSB Kamiparho-KSBSI mengatakan kepada kamiparho.org melalui sambungan telepon bahwa, “situasinya tidak tepat, karena alasan pandemi dan terbitnya Undang-undang Cipta Kerja, banyak anggota kami yang mengalami Pemutusan Hubunagn Kerja (PHK), dan mereka sangat membutuhkan dana tersebut untuk melanjutkan hidup mereka, untuk modal usaha, menyambung hidup dan lain-lain.” jelasnya.
“Dan satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa, Menaker Ida Fauziah ini, sering membuat keputusan yang menyengsarakan buruh, termasuk surat edaran tentang pengupahan yang belum lama ini menjadi polemik.” geramnya.
Supardi menambahkan, kami atas nama Dewan Pengurus Pusat FSB Kamiparho mengintruksikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang FSB Kamiparho untuk menolak Permenaker tersebut.
“Kebijakan Kemnaker ini tidak berempati kepada buruh, disaat pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan dan tidak ada pendapatan, malah mengeluarkan kebijakan yang menyakiti buruh dan tidak berperikemanusiaan” tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan Repulbik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Dan kalau boleh disimpulkan dari Permenaker no 2 tahun 2022 tersebut adalah terkait isi pasal 5, yang berbunyi “Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.
Sementara itu pemerintah mendalilkan mengeluarkan peraturan baru tersebut justru untuk perlindungan. Karo Humas Kemnaker Chairul Fadly mengatakan, regulasi tersebut merupakan batasan untuk usia pensiun. Namun, menurutnya, JHT bisa diambil dengan sejumlah ketentuan.
“Jadi untuk bicara seperti ini, kan asumsinya dalam regulasi itu untuk batas usia pensiun kan. Sementara itu, klaim JHT dapat diambil untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan telah memenuhi masa kepesertaan. Jadi, kalau sudah 10 tahun pun, sudah bisa diklaim,” ujar Chairul kepada wartawan, Sabtu (12/2/2022).
(RED/HTS/MKJ)




