Bogor – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bekerja sama dengan Danish Trade Union Development Agency (DTDA) menggelar workshop penguatan isu Transisi yang Berkeadilan di Bogor, 14 April 2025.
Danish Trade Union Development Agency (DTDA) sendiri adalah sebuah lembaga bantuan untuk serikat pekerja yang bermarkas di Denmark, untuk tujuan berkontribusi pada terciptanya kondisi demokratis, sosial, dan ekonomi yang adil untuk semua di negara-negara berkembang. Sementara kantor Regional DTDA Asia berada di Manila, Filipina.
Acara workshop ini dihadiri peserta dari DEN KSBSI, perwakilan federasi afiliasi KSBSI yakni FSB Garteks, F Lomenik, FSB Nikeuba, FSB Kamiparho, FSB Kikes, F Hukatan, FTIA, FKUI, FPE, Sebumi, Komite Pemuda, K2N, Fesdikari, perwakilan dari ILO Jakarta, dan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan narasumber Rekson Silaban selaku aktivis buruh.
Dalam sambutannya, Elly Rosita SiLaban selaku Presiden KSBSI menyampaikan rasa bangganya ketika dapat mengajak serta beberapa Konfederasi untuk memberikan fokus dan perhatiannya pada satu isu, yaitu Transisi Energi yang Berkeadilan.
“Pada kegiatan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari para ahli tentang perubahan iklim, transisi yang adil, kemudian mampu merancang serta merumuskan peta jalan transisi yang adil, membentuk panitia Tripartit untuk isu perubahan iklim dan transisi yang adil dan berkelanjutan serta mencari jalan keluar dari perubahan kedepan yang akan kita hadapi.” kata Elly Rosita Silaban
Abdul Hakim selaku Program Officer ILO untuk Indonesia dan Timur Leste mengatakan bahwa sebelaumnya dalam pertemuan ILO di Kamboja, Indonesia telah menunjukkan keberhasilannya pada isu transisi yang adil, dimana Konfederasi di Asia Pasifik tidak hanya bergerak untuk isu normatif namun juga bergerak di isu masa depan.
“Inilah kebangkitan konfederasi, yang mampu mengubah pola pikir dan gerakannya, bahwa serikat pekerja tidak hanya mengurusi isu normatif, tetapi juga tentang isu masa depan, lalu bagaimana menghadapi perang tarif yang terjadi di dunia?, Bagaimana menempatkan isu ketenagakerjaan dalam kondisi perang tarif, salah satunya adalah isu jaminan sosial.” ucap Abdul Hakim.
Abdul Hakim juga berharap bahwa pimpinan serikat pekerja harus mengambil peran dan berkontribusi dalam bentuk data aktivitas yang akurat, untuk pekerjaan yang melindungi pekerja dan pengusaha sehingga dapat melanjutkan keberlangsungan pekerjaan dan dunia usaha
Sementara itu, Fritz Simbolon mewakili Kementerian Ketenagakerjaan RI menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik adanya forum Jet serikat pekerja serikat buruh.
“Tantangan transisi yang berkeadilan harus dikelola dengan baik dan terarah, sebab jika tidak diatasi, PHK massal akan terjadi dan berdampak luas terhadap dunia usaha.” terangnya.
Pemerintah mendorong upaya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, sehingga meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing dalam industri hijau.
“Kami menghargai penyiapan kerangka kerja dan perlindungan pekerja yang terdampak perubahan iklim. Kementerian Ketenagakerjaan terbuka untuk berdialog dan akan berupaya menyiapkan skema intensif di sektor terdampak.” ungkapnya.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan kerta posisi koalisi bersama untuk transisi energi yang berkeadilan yang dibawakan oleh Rekson Silaban. dan dilanjutkan sesi tanya jawab dan penguatan. (RED/handi)
