Jumat, November 20, 2026

Sidang Kedua Uji Formil Perppu Cipta Kerja, KSBSI Minta Majelis Hakim MK

KAMIPARHO.ORG, JAKARTA – Sidang lanjutan perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 kembali di sidangkan hari ini oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kedua uji formil Perppu Cipta Kerja yang diajukan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ini adalah sidang perbaikan permohonan.

Parulian Sianturi salah satu Kuasa Hukum KSBSI mengatakan bahwa dalam sidang kali ini KSBSI telah menyampaikan beberapa hal diantaranya perbaikan-perbaikan seperti nasehat Majelis Hakim di sidang pendahuluan.

“Sudah berjalan sidang perbaikan perkara 6/PUU-XXI/2023, tadi juga tim kuasa sudah menyampaikan beberapa perbaikan-perbaikan terkait legal standing, surat kuasa, serta tambahan bukti baru.” kata Parulian seusai menjalani persidangan, Kamis (02/02/2023).

“Kami juga menyampaikan tadi dipersidangan, terkait poin-poin alasan pengujian formil Perppu Cipta Kerja sebagaimana argumentasi dalil-dalil yang sudah kami sampaiakan di persidangan tadi.” jelas Parulian kepada Media KSBSI, usai persidangan luring yang digelar MK, kamis (2/2/2023).

BACA JUGA :   Perwakilan Massa Aksi Demo Buruh Banten Diterima Ketua DPRD Banten

Sementara itu, Nikasi Ginting Anggota kuasa hukum KSBSI berharap di persidangan selanjutnya dapat mendengarkan keterangan dari Presiden. “Secepatnya kita dapat mendengarkan keterangan dari Presiden. Dan semoga di persidangan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar.” ungkapnya.

Harris Manalu mengaskan kembali bahwa agenda ke depan adalah mendengarkan keterangan pihak terkait. “apakah DPR, atau Presiden kita belum tau. dan supaya persidangan menjadi efisien, dan ini kan Perppu, untuk itu, cukuplah Presiden saja. Dan untuk mengetahui hal tersebut kita tunggu saja panggilan sidang berikutnya.

BACA JUGA :   Ini Bunyi Putusan MK Perkara 103/PUU-XVIII/2020 (KSBSI), Gugatan JR Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Sementara itu, dalam persidangan, Supardi SH MH membacakan, dalam petitumnya, KSBSI meminta Majelis Hakim MK memutuskan bahwa pembentukan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Formil:

1. Mengabulkan permohonan pengujian formil Pemohon tersebut;

2. Menyatakan pembentukan Perpu 2/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan berlaku kembali pasal-pasal UU 13/2003 yang diubah dan dihapus di dalam Perpu 2/2022 dan seluruh peraturan turunannya yang terkait, terhitung sejak putusan diucapkan;

BACA JUGA :   Kamiparho Tandatangani Kerja Sama Dengan ILO Jakarta Untuk Sektor Pengolahan Hasil Laut

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” tandasnya. Ia berharap Majelis Hakim MK dapat terketuk hatinya supaya memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

“Jangan sampai kita sedang melakukan uji formil, tapi nantinya DPR buru-buru mengesahkan Perrpu Cipta Kerja ini, oleh karena itu kami meminta mempercepat jalannya proses persidangan, sehingga dapat diputus cepat.” harapnya.

Lebih lanjut, Haris Isbandi mengajak buruh untuk tetap semangat berjuan, berdoa, supaya apa yang dimohonkan kepada Majelis Hakim MK dapat dikabulkan secara konstitusional. (RED/HTS/MKJ)

TINGGALKAN KOMENTAR

spot_imgspot_img

Berita Popular

More from author

PK Mesindo Gelar Rapat Komisariat, Memilih Kepengurusan Periode 2021-2023

Kamiparho.org-JAKARTA, Pengurus Komisariat (PK) Federasi Serikat Buruh (FSB) Makanan Minuman Pariwisata Hotel Restoran dan Tembakau (KAMIPARHO)-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) PT Mesindo Tekninesia...

Buntut Demo UMP Pendudukan Kantor Gubernur Banten, 6 Tersangka 2 Diantaranya Ditahan

Kamiparho.org-BANTEN, Massa aksi aliansi serikat pekerja/serikat buruh yang berunjuk rasa dengan menduduki Kantor Gubernur Banten Wahidin Halim berbuntut panjang, psalanya Gubernur Banten tidak terima....