Kamis, November 19, 2026

Supardi: 10 Poin Penting Dalam Gugatan UU Cipta Kerja

Supardi, SH.MH

Ketua Umum FSB. KAMIPARHO

Keputusan MK ini menjadi sorotan publik dan diharapkan membawa perubahan signifikan dalam perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Dari 21 poin yang dikabulkan MK, berikut 10 poin penting yang perlu diketahui terkait gugatan UU Cipta Kerja:

  1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Jangka waktu untuk PKWT kini menjadi maksimal 5 tahun. Sebelumnya, durasi perjanjian waktu tertentu dibatasi hanya sampai 3 tahun, sehingga keputusan ini memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi pekerja dan pengusaha dalam merencanakan hubungan kerja.

  1. Waktu Kerja 5 Hari

MK memberikan alternatif opsi libur dua hari dalam seminggu, sehingga memungkinkan waktu kerja selama 5 hari. Aturan sebelumnya hanya mengatur satu hari istirahat dalam seminggu, yang dianggap tidak cukup memberikan keseimbangan antara waktu kerja dan waktu istirahat bagi para pekerja.

  1. Outsourcing

Jenis pekerjaan yang dapat dialihkan ke tenaga kerja outsourcing kini dibatasi. MK menggarisbawahi perlunya ada landasan hukum yang jelas terkait jenis pekerjaan yang boleh dialihkan ke tenaga kerja outsourcing, dan meminta agar hal ini diatur oleh menteri terkait terlebih dahulu untuk menghindari potensi penyalahgunaan.

  1. Upah atau Gaji
BACA JUGA :   KSBSI Hari Ini Menggelar Demo Kawal Putusan MK Terkait Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Penjelasan mengenai upah yang layak kini lebih jelas. Upah yang layak diartikan sebagai yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara wajar, mencakup aspek-aspek penting seperti makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Penegasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

  1. Upah Minimum Sektoral (UMS)

Aturan mengenai Upah Minimum Sektoral (UMS) kini dipulihkan. Sebelumnya, poin ini dihapus dalam UU Cipta Kerja, namun kini MK mengembalikannya untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Kembalinya UMS diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja di sektor-sektor tertentu yang memiliki kebutuhan upah berbeda.

  1. PHK

MK menekankan adanya ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diatur. PHK kini hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memiliki kekuatan hukum, sehingga pekerja tidak lagi merasa terancam oleh keputusan sepihak.

  1. Ketentuan Pesangon
BACA JUGA :   Kongres VII FSB KAMIPARHO Di Bandung, Dibuka Langsung Oleh Presiden KSBSI

MK juga menegaskan perlunya adanya ketentuan pesangon bagi pekerja yang terkena PHK, memberikan jaminan bahwa pekerja akan mendapatkan hak-haknya saat menghadapi pemutusan hubungan kerja.

  1. Tenaga Kerja Asing (TKA)

Dalam penggunaan tenaga kerja, diutamakan tenaga kerja Indonesia. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya diperbolehkan jika mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih memprioritaskan pekerja lokal.

  1. Pemisahan UU Cipta Kerja

MK meminta agar segera dibentuk UU Ketenagakerjaan yang baru, terpisah dari UU Cipta Kerja. Ini bertujuan untuk memperjelas dan menegaskan kembali ketentuan-ketentuan yang ada, serta memberikan kejelasan dalam regulasi ketenagakerjaan.

  1. Dewan Pengupahan Kembali
BACA JUGA :   Di Forum ILO, KSBSI Tegaskan Climate Change dan Just Transition Adalah Isu Prioritas Setelah Omnibus Law

Dewan pengupahan yang sebelumnya dihapus dalam UU Cipta Kerja kini diharuskan untuk dibentuk kembali. Fungsi dari dewan ini adalah memberikan saran dan pertimbangan terkait upah pekerja kepada pemerintah pusat, sehingga suara pekerja dalam hal penetapan upah dapat terdengar lebih jelas.

Keputusan MK ini menjadi langkah signifikan dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja dan peningkatan kualitas ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan adanya pengembalian beberapa aturan penting ini, diharapkan hubungan antara pekerja dan pengusaha dapat berjalan lebih seimbang dan adil.

Selain itu, keputusan ini juga diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia kerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih kondusif dan berkeadilan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Red

TINGGALKAN KOMENTAR

spot_imgspot_img

Berita Popular

More from author

Sembilan Usulan Pokok untuk UU Ketenagakerjaan Baru

Sesuai perintah Mahkamah Konsitusi, sudah harus ada UU Ketenagakerjaan baru selambatnya 31 Oktober 2026. OleH Rekson Silaban 10/07/2026 (Opini) Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan...

Perkuat Advokasi dan Paralegal, KAMIPARHO Gelar Pelatihan Bagi Anggotanya di Kota Bitung

KAMIPARHO.ORG, BITUNG- Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (DPP FSB KAMIPARHO) kembali menggelar pelatihan Paralegal bagi anggota...

Setelah Lama Vacum, Srikandi Garteks Gelar Konferensi Perempuan Garteks KSBSI 2021

Kamiparho.org-Bogor, Federasi Serikat Buruh Garment Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri (Garteks) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), adakan Konferensi Perempuan dan Pelatihan Kepemimpinan...