Kamiparho.org, JAKARTA – Subiyanto Ketua Komisi PME/Monev, Anggota DJSN unsur pekerja menjelaskan bahwa buruh harus mengerti tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ia menjelaskan bahwa transformasi sistem jamiann sosial nasional telah mengalami 3 periode transformasi.
Dalam kesempatan tersebut, Subiyanto mengatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3). katanya pada saat mengisi materi dalam pelatihan FSB Kamiparho tentang hak buruh di tempat kerja, di Golden Boutique Hotel, Jakarta pada, Minggu (30/10/2022).
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanussiaan. (Amandemen UUD 1945 Pasal 34 ayat (2)).” jelasnya
Setiap warga Negara berhak atas jaminan, sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak, serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh (Pasal 41 ayat (1) UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM). Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (3))
“Tujuan SJSN adalah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.” bebernya
Subiyanto juga mengatakan bahwa tugas, fungsi dan wewenang DJSN antara lain yakni untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.
“Melakukan kajian dan penelitian penyelenggaraan jaminan sosial. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan anggaran operasional Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penyelenggaraan jaminan sosial.” pungkasnya. (RED/HTS/MKJ)




