Rabu, November 18, 2026

Subiyanto: Semua Berhak Atas Jaminan Sosial Nasional

Kamiparho.org, JAKARTA – Subiyanto Ketua Komisi PME/Monev, Anggota DJSN unsur pekerja menjelaskan bahwa buruh harus mengerti tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ia menjelaskan bahwa transformasi sistem jamiann sosial nasional telah mengalami 3 periode transformasi.

Dalam kesempatan tersebut, Subiyanto mengatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3). katanya pada saat mengisi materi dalam pelatihan FSB Kamiparho tentang hak buruh di tempat kerja, di Golden Boutique Hotel, Jakarta pada, Minggu (30/10/2022).

BACA JUGA :   KSBSI Sambut Baik Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dengan Catatan!

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanussiaan. (Amandemen UUD 1945 Pasal 34 ayat (2)).” jelasnya

Setiap warga Negara berhak atas jaminan, sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak, serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh (Pasal 41 ayat (1) UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM). Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (3))

BACA JUGA :   Chair L20 dan Chair B20 Jalin Kolaborasi Kerangka Presidensi G20

“Tujuan SJSN adalah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.” bebernya

Subiyanto juga mengatakan bahwa tugas, fungsi dan wewenang DJSN antara lain yakni untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.

BACA JUGA :   Bagaimana Mekanisme Keluh Kesah di Industri Perikanan Melalui Rantai Pasok, Ini Penjelasan Rita Olivia

“Melakukan kajian dan penelitian penyelenggaraan jaminan sosial. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan anggaran operasional Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penyelenggaraan jaminan sosial.” pungkasnya. (RED/HTS/MKJ)

TINGGALKAN KOMENTAR

spot_imgspot_img

Berita Popular

More from author

Vaksin Booster Digratiskan Mulai 12 Januari, Simak Syarat Dan Ketentuannya

Kamiparho.org-JAKARTA, Pemerintah memutuskan untuk memberikan gratis vaksinasi ketiga COVID-19 atau booster bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun berikut syarat dan ketentuan yang haris diperhatikan bagi penerima...

Kamiparho Gelar Pelatihan PKB di Kabupaten Landak Kalimantan Barat

kamiparho.org-Landak--FSB Kamiparho gelar pelatihan bagi Pengurus Komisariat FSB Kamiparho Kabupaten Landak tentang Tehnik Berunding Bagi Negosiator Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Hotel Hanura Kabupaten...

Dorong Kesetaraan Gender, Menaker Minta Perusahaan Memberi Kesempatan Kerja Bagi Perempuan

Kamiparho.org-Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong perusahaan agar menerapakan kesetaraan gender ditempat kerja dengan memberikan kesempatan kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pasalnya,...

Demo Hari HAM 10 Desember, 3 Mahasiswa Diamankan Aparat

Kamiparho.org-JAKARTA, Demo bertepatan dihari Hak Asasi Manusia (HAM) di Patung Kuda dan Monas sempat terjadi kericuhan, sejumlah Mahasiswa diamankan. Jumat (10/12). Sekitar 3 Mahasiswa ditangkap...

Ada Apa ini.! Sidang JR Cipta Kerja, Saksi Pemerintah dari Unsur Pekerja

Kamiparho.org-Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Nomor  103, 105, 107, 91/ PUU-XVIII/2020, 4, 6/PUU-XIX/2021 yang agendanya, mendengarkan keterangan saksi Presiden (XI), Pengujian Formil...