Kamiparho.org- Jakarta – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melalui Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban selaku Chair L20 yang mewakili buruh/pekerja dalam menyuaran kepentingan buruh di tingkat G20 kembali menggelar Lokakarya Labour 20 atau dikenal L20. Dengan mengangkat tema “Pendalaman Isu Prioritas Perubahan Iklim dan Transisi Yang Adil Bagi Pekerja/Buruh, pada Selasa-Rabu (19-20/04/2022).
Agenda ini diselengaran di Green Wattana Boutique Hotel & Resto, Sentul City Kabupaten Bogor Jawa Barat. kegiatan dalam rangka ‘road show’ menuju Labour Summit Bali tahun 2022 Presidensi G20 Indonesia pada September 2022.
Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI yang juga dipercaya sebagai Ketua atau Chair L20 dalam kata sambutannya menyampaikan ada 3 agenda yang akan disuarakan KSBSI di agenda L20. Pertama Perlindungan Ketenagakerjaan kepada pekerja platform digital, Perubahan Iklim dengan Transisi Yang Adil, Pekerjaan yang layak dan cakupan jaminan sosial universal (universal coverages).
Dalam sambutannya, Laode Sulaiman Perwakilan Energy Transisition Working Group Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapreasiasi agenda lokakarya ini. Sebab pembahasan perubahan iklim dan transisi berkeadilan sedang disikapi serius pemerintah pada pertemuan pemimpin negara G20 di Indonesia. Ia berharap, pemerintah dan aktivis serikat buruh bisa saling bersinergi.
“Kita bisa duduk bersama merumuskan untuk mencari solusinya dalam agenda energi transition untuk mengatasi perubahan iklim dan transisi berkeadilan,” jelasnya.
Dia menerangkan, beberapa waktu lalu, Kementertian ESDM telah melakukan pertemuan dengan perwakilan para pemimpin negara G20 di Yogyakarta Jawa Tengah. Dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan keputusan, diantaranya sepakat mempercepat transisi energi berkeadilan yang ramah lingkungan.
“Semoga dengan semangat transisi energi berkeadilan, pemerintah bisa menciptakan pekerjaan layak dan mampu menciptakan karbon netral yang inklusif,” ucapnya.
Rizal Lukman perwakilan chair Business 20 atau B20 mengatakan pihak pelaku usaha juga menyambut baik dengan agenda kegiatan yang dilakukan KSBSI. Pengusaha sendiri sebenarnya sudah lama menyikapi masalah perubahan iklim dan transisi berkeadilan. Terutama bisnis di sektor perkebunan kelapa sawit dan batubara yang selama ini dikenal sebagai penyumbang polusi.
“Tapi kalau kedua perusahaan ini dipaksa tutup dengan secara paksa maupun produksinya dikurangi, maka akan menciptakan pengangguran dan kemiskinan. Jutaan pekerja sangat bergantung pada 2 sektor usaha ini,” ungkapnya.
Intinya, ia berharap, perwakilan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh bisa duduk bersama untuk mencari solusinya dalam agenda Tripartit. Nah, jika kedepannya sektor industri batubara dihentikan, maka harus ada solusinya juga. Dengan membuat lapangan kerja yang baru bagi pekerja, dengan membuat pelatihan kerja yang berbasiskan teknologi digital platform.
Maria Emeninta selaku Co Chair L20 KSBSI mengatakan Negara Indonesia masih berada 10 besar penyumbang emisi CO2. Atau tepatnya berada di peringkat 5 (4,1) persen setelah Negara Brasil. Artinya, dunia saat ini memang sedang menghadapi ancaman perubahan iklim. Nah, kalau saja industri tambang batubara dihentikan, maka mengancam 50 juta pekerja di sektor tambang bakal kehilangan pekerjaan.
“Seperti apapun, serikat buruh/pekerja harus menyikapi ancaman perubahan iklim ini. Harus ada dorongan untuk ke pemerintah untuk berkomitmen mengurangi mitigasi pengurangan emisi,” jelasnya.
Sikap just transision (transisi yang adil sebuah solusi tawaran keseimbangan bagi dunia industri dan lingkungan. Sebab, pada kongres Konfederasi Serikat Buruh Internasiona (ITUC) tahun 2010 juga sudah ikut mendukung kampanye just transision. Serta di dukung International Labour Organization (ILO) pada 2013 dan menjadi panduan sejak tahun 2015.
Untuk menguatkan agenda just transision, maka diperlukan strategi. Seperti pemberian pelatihan dan peningkatan skil (oleh pemerintah dan pengusaha), perlindungan sosial (antisipasi dan pasca kebijakan), ekonomi mikro, terutama informal. Lalu akses prioritas pada mantan buruh terimbas (pekerjaan lebih hijau).
Arif Hidayat selaku perwakilan Employment Working Grup dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan pada pertemuan pemimpin negara G20 nanti, khususnya di kluster ketenagakerjaan ada 2 agenda prioritas yang telah diprioritaskan. Pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas.
Namun Kemnaker juga ikut mendukung agenda perubahan iklim dan transisi yang adil untuk memulihkan kerusakan bumi. Salah satunya mendorong perusahaan agar menerapkan pekerjaan ramah lingkungan.
Agenda lokakarya ini juga diikuti oleh perwakilan serikat pekerja/serikat buruh dari perwakilan federasi KSPSI CAITU, KSPI, KSARBUMUSI, F KEP KSPSI, KSARBUMUSI dan KSPN. (RED)
 dalam hal ini Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban selaku Chair L20 yang mewakili buruh/pekerja dalam menyuaran kepentingan buruh di tingkat G20 kembali menggelar Lokakarya Labour 20 atau dikenal L20. Dengan mengangkat tema “Pendalaman Isu Prioritas Perubahan Iklim dan Transisi Yang Adil Bagi Pekerja/Buruh, pada Selasa-Rabu (19-20/04/2022).){kind=link}