KAMIPARHO.ORG, BITUNG – Supardi Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (DPP FSB KAMIPARHO) mengatakan hari ini agendanya bertemu dengan Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri, M.M. untuk menyampaikan pernyataan bersama tentang perlindungan buruh perempuan di sektor pengolahan hasil laut, khususnya di wilayah Kota Bitung, provinsi Sulawesi Utara.
Dimana sebelumnya, pernyataan bersama tersebut sudah ditandatangani antara Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (DPP FSB KAMIPARHO) dengan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI) tertanggal (13/03/2023) di Jakarta.
“Hari ini, kami telah bertemu dengan Bapak Walikota, pertemuan berjalan hangat dan cair, pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan pernyataan bersama yang sudah kami tandatangani bersama dengan AP2HI tentang perlindungan perempuan di sektor perikanan pada minggu lalu.” kata Supardi saat dihubungi melalui sambungan telepon di Bitung, Jum’at (24/032023).
Supardi juga mengaku berdiskusi panjang lebar tentang sektor perikanan kaitannya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut agar lebih baik lagi. Seperti diketahui, adanya otonomi daerah yang melarang kapal-kapal penagkap ikan yang berasal dari wilayah Bitung, terkendala aturan tentang zona wilayah yang telah ditentukan.
“Hal itu menyebabkan kurangnya pasokan bahan baku ikan bagi indutri di kota Bitung, ekspor terkendala kurangnya bahan baku.” jelasnya.
Industri perikanan di kota Bitung saat ini kekurangan pasokan bahan baku ikan, sehingga hal itu bisa berdampak ke keberlangsungan usaha.
“Untuk itu, harapan kami, Pak Wali kalau bisa dapat mengeluarkan aturan untuk mendukung keberlangsungan usaha perikanan di kota Bitung ini.” ungkapnya.
Terakhir, Supardi juga mengaku akan mendorong dan melakukan upaya loby tingkat nasional untuk isu ini. Ia akan mencoba melakukan audiensi dengan Kementerian KKP, agar aturan diperlonggar terkait dengan zona tangkap.
(RED/HTS/MK)
