KAMIPARHO.ORG, JAKARTA – Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Maritim Indonesia menggelar agenda Lokakarya antar pemangku kepentingan di sektor perikanan dengan tajuk “Harmonisasi dan Sinkronisasi Kkebijakan Ketenagakerjaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Sektor Perikanan”, Agenda ini dilakukan di Hotel JS Luwansa Jakarta, Rabu (26/06/2024).
Lokakarya tersebut dalam rangka memperingati perayaan Hari Pelaut Sedunia yang merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh International Maritime Organization (IMO) dan dirayakan di seluruh dunia setiap tanggal 25 Juni.
Agenda ini dibagi menjadi dua sesi yakni Lokakarya Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Sektor Perikanan dan Knowledge Sharing Koalisi dan Jejaring Advokasi Pelindungan Pekerja Perikanan Migran. Adapun tujuannya diantaranya membantu merumuskan mekanisme penyelesaian hubungan industrial bagi ABK yang bekerja dikapal ikan asing maupun lokal yang selaras dengan ketentuan perundangan yang ada di lintas kementerian terkait. Kemudian mendorong mekanisme joint inspection pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan.
Muhamad Nur selaku Koordinator program 8.7 Accelerator Lab ILO mengatakan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah saling berbagi informasi tentang dinamika serta diskusi yang berfokus pada solusi.
“Bagaiamana berdiskusi tentang praktik baik, kendala dan solusinya, dari sudut pandang para stakeholder di sektor perikanan.” Kata M Nur.
Dalam Lokakarya Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Sektor Perikanan ini diisi dengan diskusi Panel tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Sektor Perikanan yang dibawakan oleh Hariyanto Suwarno, Ketua SBMI: Pengalaman penanganan kasus. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kemnaker: penyelarasan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial
bagi ABK. Supardi, SH., MH, Ketua Kamiparho, KSBSI: Prosedur beracara di PHI bagi ABK. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan: SOP penanganan kasus ABK baik dalam dan luar negeri. Perwakilan Manning Agent – ISMAA: Penyelesaian hubungan industrial bagi ABK, yang dipandu moderator Sulistri selaku Sekretaris Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Maritim Indonesia.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi Panel kedua tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di sektor perikanan yang dibawakan oleh narasumber Syofyan Koto, Sekjen SAKTI ITF: Kondisi kerja dan dan K3 diatas kapal (pengalaman kasus kecelakaan diatas kapal, drill, BST, C 188). Dr. Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal PSDKP: Inspeksi kapal penangkap ikan asing dan domestic untuk mencegah IUU fishing dan perbudakan modern serta kerja paksa di kapal ikan. Umi Salamah, Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan: Inspeksi ketenagakerjaan di kapal ikan. BPJS: pelindungan dan jaminan sosial bagi ABK. Imam Trihatmadja, Program Coordinator DFW Indonesia: Model Inspeksi Ketenagakerjaan di atas kapal penangkap ikan.
Pada sesi terakhir diisi dengan agenda Knowledge Sharing Koalisi dan Jejaring Advokasi Pelindungan Pekerja Perikanan Migran. Dimana tiap kordinator jejaring dan koalisi memaparkan proses advokasi khususnya konteks yang diperjuangkan, model kemitraan yang dibangun, relasi yang dibangun, success stories, factor yang menentukan keberhasilan kesuksesan advokasi, kendala dan hambatan, dan lain-lain.
Hadir dalam Lokakarya perwakilan dari Kemenmarves, Kemnaker, BP2MI, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Perikanan/Maritim, Asosiasi Manning Agent (ISMAA, IMCAA, IFMA), LSM – DFW dan IOJI, SAKTI ITF – Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, SBMI – Serikat Buruh Migran Indonesia, SPPI – Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, IOJI – Indonesian Ocean Justice Initiative., GREENPEACE, HRWG – Human Rights Working Groups, DFW – Destructive Fishing Watch, IJM – International Justice Mission, EJF – Environmental Justice Foundation, Freedom Fund, Jejaring Serikat Buruh/Serikat Pekerja Sektor Maritim, ILO (RED/handi)
