Rabu, November 18, 2026

Kadin: Apindo Tidak Perlu Menggugat Anies

Kamiparho.org-JAKARTA, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Hj. Diana Dewi SE mengatakan, tidak akan menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022, seperti apa yang telah dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menggugat Pemprov DKI Ke PTUN.

Keterangan pers digelar Kadin DKI Jakarta usai pertemuan silaturahmi dengan Perwakilan Serikat Buruh / Serikat Pekerja yang antara lain dari KSBSI, SPN, FSP LEM SPSI dan Aspek Indonesia. Kesemaunya adalah perwakilan dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan merevisi UMP DKI menjadi Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021, menjadi naik 5,1 persen. yang tadinya Kepgub Nomor 1395, sebesar 0.85 persen.

Undang-undang turunan dari Kepgub 1517 adalah Surat Keputusan (SK) Kadisnaker nomor 3781 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksaan Upah Minimum tahun 2022 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021.

Dalam keterangannya, Diana mengatakan pengusaha yang keberatan dengan kenaikan UMP 5,1 persen sesuai Kepgub Nomor 1517 masih bisa mengikuti ketentuan upah sesuai Kepgub Nomor 1395. sebesar 0,85 persen.

“Kepgub 1517 dari Gubernur kita itu ada turunannya, yaitu SK Kadisnaker,” kata Diana di Kantor Kadin DKI Jakarta, sesaat mengelar pertemuan dengan perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Rabu (19/1/2022).

“Apabila teman-teman pengusaha dalam hal ini anggota Kadin, yang memang belum mampu untuk mengikuti Kepgub 1517 itu masih bisa mengikuti Kepgub 1395 karena ada SK Kadisnaker,” lanjut dia.

Diana menilai, Apindo tidak perlu melayangkan gugatan terkait Kepgup 1517. Sebab, kata dia, SK Kadisnakertrans menyatakan bahwa mekanisme pengupahan bagi perusahaan yang tidak tumbuh pada masa pandemi Covid-19 tertuang di SK Kadis tersebut.
“Kalau menurut saya (tidak perlu), toh ada Undang-undang turunannya (SK Kadisnaker),” ujarnya.

Diana mengatakan, pihaknya ingin situasi di DKI Jakarta kondusif, oleh sebab itu, Kadin DKI Jakarta perlu menyampaikan sikap terkait gugatan yang diajukan Apindo terhadapa Pemprov DKI.

Ia pun menegaskan, “Kadin DKI Jakarta tidak terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Apindo DKI Jakara.” ungkapnya

“Apindo merupakan asosiasi yang berada di bawah Kadin. “Kenapa harus melakukan (gugatan) itu, toh ada turunan dari kepgub yang sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur.” bebernya

Jadi kan kalau memang tidak mampu kan tidak apa-apa, bisa dengan (Kepgub) 1395 (yang menetapkan UMP naik 0,85 persen), ini kan setelah selesai pandemi kemudian kita harus mulai bangkit lagi, yaa harusnya kita berbicara ke depan!” tandasnya.

Aturan Turunan Pergub 1517

Kadisnakertrans DKI Jakarta telah merilis Surat Keputusan Kadisnakertrans dan Energi nomor 3781 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksaan Upah Minimum tahun 2022 sebagai aturan turunan dari Kepgub 1517 tentang UMP tahun 2022 sedikitnya memuat 5 poin,

C. Kebijakan Umum

Upah minimum provinsi tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).
Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Masa Pandemi Covid-19 dalam UMP Tahun 2022

Pengusaha dan/atau Pemberi Kerja yang sangat terdampak secara ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengajukan permohonan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022 melalui dialog secara musyawarah untuk mufakat dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dengan dilandasi itikad baik, asas kekeluargaan dan transparansi.

Persyaratan permohonan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022 :

  1. Surat permohonan dari pengusaha dan/atau pihak pemberi kerja;
  2. Surat pernyataan dari pengusaha dan/atau pihak pemberi kerja;
  3. Berita Acara hasil kesepakatan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022 yang ditandatangani oleh perusahaan dan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;d. Laporan laba rugi periode Januari 2021 sampai dengan November 2021 dan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
  4. Proyeksi laba rugi tahun 2022;
  5. Salinan NIB yang mencantumkan kode KBLI;
  6. Bukti slip gaji terakhir pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Mekanisme permohonan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022 :

  1. Mengajukan permohonan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas kepada Kepala Dinas;
  2. Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut;
  3. Kepala Dinas dapat meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan;
  4. Kepala Dinas mengeluarkan surat terkait disetujui atau tidak disetujuinya permohonan dimaksud.

Permohonan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022 hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Pengajuan permohonan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022 paling lambat tanggal 20 Januari 2022.
Pengecualian permohonan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022:

  1. Pengusaha dan/atau pemberi kerja yang pembayaran upahnya telah diatur sebelumnya berdasarkan peraturan gubernur tentang UMSP dengan besaran upah minimum tahun berjalan lebih tinggi dari UMP Tahun 2022; atau
  2. Pengusaha dan/atau pemberi kerja yang pembayaran upah minimum
    tahun berjalan lebih tinggi dari UMP Tahun 2022.
  3. Pengawasan atas pelaksanaan upah minimum provinsi Tahun 2022 dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
    Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 ini disusun untuk memberikan panduan bagi pekerja/buruh dan pengusaha di wilayah DKI Jakarta dalam melaksanakan hubungan kerja selama masa pandemi Covid-19 agar tetap terjaga kelangsungan bekerja dan berusaha.

Putusan ini ditandatangani langsung oleh Kadisnakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedianya akan digugat terkait kenaikan UMP 2022, dan akan dilayangkan pekan ini. Imbas Anies yang merevisi kenaikan UMP semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 225.667.-

Menurut Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) unsur dari Apindo DKI Jakarta H Nurjaman apa yang dilakukan oleh Anies sudah salah. karena dalam penetapan UMP itu tidak melalui sidang Dewan Pengupahan, hanya melalui rapat yang hanya berlangsung 10 menit.

“Untuk menetapkan UMP DKI Jakarta itu harus rekomendasi Dewan Pengupahan ya, melalui sidang bukan rapat. harus sidang. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 itu sudah hasil sidang dan ada nota berita acaranya,” ujarnya, kepada kamiparho.org, Kamis (6/1/2022).

(RED/HTS/KMP)

BACA JUGA :   Ketum FSB Kamiparho Intruksikan Aksi Nasional Pada 7 Oktober, Ini Tuntutannya

TINGGALKAN KOMENTAR

spot_imgspot_img

Berita Popular

More from author

KSBSI Gelar Pelatihan Perhitungan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja PKWT dan PKWT

Kamiparho.org, Depok - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bekerja sama dengan Ulandsekretariatet-DTDA Danish Union Development Agency (Serikat Buruh Denmark) menggelar agenda pelatihan tentang...

KSBSI Gelar Pelatihan Paralegal Bagi Anggota di Sulawesi Tengah

KAMIPARHO.ORG, PALU - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) kembali menggelar pelatihan Paralegal bagi anggotanya di provinsi Sulawesi Tengah pada, Sabtu (15/11/2025). Pelatihan bertempat di...

Promosikan Jaga Sawitan, JAPBUSI dan GAPKI Audiensi dengan Pemprov Sumatera Utara

KAMIPARHO.ORG, MEDAN – Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) Jakarta...

Jelang Putusan Sidang Gugatan Formil UU Cipta Kerja, KSBSI Rencanakan Demo Besar

Kamiparho.org-Jakarta, Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa (demonstrasi) besar-besaran menuntut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)...

Kaderisasi Anggotanya, KSBSI Gelar Workshop Media Jurnalistik

Kamiparho.org-Jakarta, Dalam rangka menjaring kader jurnalis kepada anggotanya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melalui Departemen Media KSBSI gelar Workshop Media, dengan tema Menjaring...

Konvensi ILO No. 183 Tentang Perlindungan Maternitas Ini Kata Sulistri

Kamiparho.org-Jakarta Dilansir dari ksbsi.org, Sulistri Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Hotel dan Tembakau (Sekjen DPP FSB KAMIPARHO) menyampaikan...