KAMIPARHO.ORG, JAKARTA – Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam wadah Aliansi Just Transition menggelar diskusi soroti kerangka pembagian kerja yang digagas oleh Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.
Sulistri, Sekretaris Jenderal FSB KAMIPARHO-KSBSI mengatakan belum lama ini Sekretariat JETP Indonesia telah mengadakan Dialog Masyarakat Sipil (CSO Dialogue) pada Senin, 12 Juni 2023 di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dalam forum tersebut dibahas tentang pembagian kerja JETP yang diantaranya,
1. Teknis: IEA, IESR
2. Kebijakan: World Bank, USAID, IEA, Kemendag.
3. Pembiayaan: ADB, CPN, JICA
4. Just Transition: ILO, UNDP, ADB, World Bank, GIZ
“Elektrifikasi dn Efisiensi Energi belum ditentukan. Serta kelompok sumber daya dan mitra yakni, PLN, Kemendag, Kemenkeu, SMI, Bappenas serta CSO, SP/SB dan think tanks. Sebagai catatan, Kementerian Ketengakerjaan tidak dilibatkan dalam struktur, Hal ini dianggap aneh, menginggat tenaga kerja yang akan banyak terdampak.” kata Sulistri dalam diskusi Aliansi Just Transition di Jakarta, Jum’at (23/06/2023).
Sementara itu, dalam menyikapi hal tersebut Maria Emeninta, Koordinator Aliansi SP/SB untuk Climate Change dan Just Transition mengatakan bahwa Aliansi mengevaluasi dan melakukan koordinasi menyikapi hasil forum dialog CSO yang telah dilakukan oleh JETP.
“Dilihat dari fakta yang disampaikan dan sekaligus masukan dari kawan-kawan terkait hasil forum CSO yang digagas JETP kemarin, maka dari itu perlunya untuk melakukan evaluasi dan persiapan aksi kedepannya” kata Maria.
Sementara itu, Sawung, perwakilan dari WALHI mengatakan, Just Transition semakin mengarah pada Just terhadap korporasi, kepentingan buruh semakin terabaikan.
“Yang terdampak sejauh ini masih di PLTU, belum menyentuh tambangnya.” jelas Sawung.
Pertemuan juga menyepakati beberapa yang akan dikerjakan SP/SB dan gabungan NGO berdasarkan persoalan yang teridentifikasi diantaranya, Bagaimana meningkatakan pengetahuan/kesadaran masyarakat dan bruuh terhadap isu Just Transition. Lalu apa bentuk advokasinya yang dapat dilakukan. Bagaimana peran SP/SB dalam penguatan di internal karena bersuara ke JETP hanya melegitimasi.
Apakah perlu membuat Roadmap ketenagakerjaan di internal Aliansi. Lalu CSO bisa melakukan tekanan, bila memiliki kekuatan pemikiran atau massa aksi. Perlunya tim advokasi untuk mengkaji Perpres 112.
Pertemuan juga mengusulkan diantaranya, untuk menggelar kampanye penyadaran dan pengetahuan akan Just Transition. Penajaman pemikiran dan pemahaman tentang JETP. Menyusun program kerja aliansi Just Transition.
Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari WALHI, IESR, IRID, Yayasan CERAH, IGJ, dan perwakilan SP/SB lintas Federasi. (sumber KSBSI)
