Kamiparho.org, JAKARTA – Perubahan Iklim beserta dampaknya telah merubah berbagai aspek kehidupan yang berpengaruh besar terhadap masa depan buruh dan pekerja di Indonesia. Persoalan ini makin serius dibahas Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bersama Koalisi Serikat Buruh Serikat Pekerja (SP/SB) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja di isu lingkungan dan Ketenagakerjaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berencana melakukan penutupan pada beberapa sektor industri, terutama batu bara beserta industri pasokannya yang terkait langsung dengan dampak perubahan iklim.
Sayangnya isu ini belum mendapat perhatian serius dari sebagian besar pemangku kepentingan sementara pemanasan global telah berdampak semakin buruk terhadap semua sektor ekonomi, sosial dan industri.
Maria Emeninta, Koordinator Koalisi SP/SB untuk Climate Change dan Just Transition memaparkan ‘Transisi yang Adil dalam Ketenagakerjaan Indonesia’ dan Upaya-upaya yang sudah dilakukan SP/SB untuk mengakomodir Transisi Berkeadilan di Indonesia dan update COP27.
Secara khusus Ia mengupdate beberapa hal yang berkaitan dengan transisi energi yang sudah dikomunikasikan di beberapa forum global seperti di Glasgow Cop tahun lalu dan menjadi agenda di Presidensi G20 yang baru saja berakhir.
“Kita tahu kalau pemerintah sudah melakukan, sudah menyusun, sudah mendesain sejumlah kebijakan program, mitigasi, adaptasi yang juga menjadi injury time dalam Nationally Determined Contribution (NDC), microchip Indonesia untuk pengurangan emisi,” kata Maria saat berbicara dalam forum aliansi SP/SB untuk Climate Change dan Just Transition yang digelar di Gedung Cimandiri One, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022).
Ia menyoroti program dan kebijakan Pemerintah terkait Climate Change dan Just Transisi dalam bidang ketenagakerjaan.
“Jadi yang jelas, Road map ketenagakerjaan memang masih menjadi sesuatu yang kita pertanyakan dari program besarnya pemerintah Indonesia ini,” terangnya.
Ia mengajak SP/SP dan LSM yang tergabung dalam aliansi untuk dapat mempertajam dan berkolaborasi untuk berbagai hal-hal yang menjadi concern bersama ke depan.
“Kita tau kalau ini harus juga sesuatu yang diperlukan untuk menyeimbangkan apa yang kita lihat dari program pemerintah untuk transisi energi dengan sektor-sektor yang lain yang menjadi fokus bersama, terutama 5 sektor utama yang menjadi fokus kebijakan negara.” tandasnya. (sumber;ksbsi.org)
