KAMIPARHO.ORG, BITUNG – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bekerjasama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui proyek “Meningkatkan Hak-Hak Pekerja di Sektor Rural IndoPasifik dengan fokus kepada Perempuan” menggelar workshop Tripartit tentang Kertas Posisi di sektor Perikanan di Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (31/08/2023).
Agenda tersebut merupakan upaya meningkatkan dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit dan pengolahan perikanan.
Jack Andalangi, Koordinator Wilayah KSBSI Sulawesi Utara dalam sambutan sekaligus membuka workshop mengucapkan terima kasih dan menyambut baik dengan disusunnya kertas posisi di sektor perikanan ini.
“Pentingnya bagi konstituen ILO untuk melakukan workshop secara tripartite ini untuk menghasilkan sebuah kertas posisi khususnya di sektor perikanan.” kata Jack Andalangi.
Dalam kesempatan tersebut, Sulistri selaku perwakilan dari KSBSI pusat memaparkan materi pengantar tentang kertas posisi sektor perikanan.
Bahwa tujuan dari kertas posisi ini untuk mendapatkan kerangka kerja nasional untuk kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, kesetaraan gender, dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pedesaan ditingkatkan.
Peningkatan lingkungan pendukung untuk promosi dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, kesetaraan gender, dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pedesaan di perusahaan percontohan dan masyarakat.
“Di bawah kedua hasil jangka panjang tersebut, Proyek ini bertujuan untuk mencapai hasil jangka menengah berikut yang berfokus pada kebijakan, mekanisme dan sistem, serta pembangunan kapasitas.” jelas Sulistri.
Daiantaranya, mekanisme tripartit nasional dan provinsi mitra tripartit industri dalam pengarusutamaan gender dan isu ketenagakerjaan khusus sektor dalam dewan tripartit industri, peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sejalan dengan Konvensi ILO No 187.
Peningkatan tanggap gender dalam pemantauan, penegakan, dan remediasi pemerintah terhadap tenaga kerja dan K3. Peningkatan mekanisme dan struktur yang mempromosikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, K3, dan kesetaraan gender dalam rantai pasokan sektor rural, perusahaan percontohan, dan komunitas.
Sementara itu, Rita Olivia Tambunan selaku konsultan KSBSI lebih melakukan diskusi interaktif dalam mengali masukan dan saran dari peserta workshop. Ia mengatakan nantinya masukan dari temen-temen Tripartit ini akan kami finalisasi dan disusun menjadi kertas rekomendasi kertas posisi.
Hadir dalam workshop tersebut diantaranya perwakilan dari Disnaker Bitung, AP2HI, APINDO Bitung, SAKTI, SRIKANDI, DPC FSB Kamiparho Bitung dan PK-PK dari perusahaan perikanan kota Bitung. (RED/Handi)
